GemaNusantara.id – Jakarta, 20 Mei 2026 — Pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan dinaikkan pada 2027. Kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih pendekatan yang lebih hati-hati dalam mengelola penerimaan negara dari sektor tembakau, terutama di tengah kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan. Ia menilai, sebelum tarif CHT kembali dinaikkan, pemerintah perlu memastikan kondisi ekonomi domestik benar-benar stabil dan mampu tumbuh lebih kuat. Dalam pernyataannya seusai konferensi pers APBN Kita pada Selasa, 19 Mei 2026, Purbaya menyebut tarif CHT akan dibuat konstan, tidak naik dan tidak turun.
Kebijakan ini cukup penting karena cukai rokok selama ini menjadi salah satu instrumen fiskal yang memiliki dua fungsi sekaligus. Di satu sisi, cukai menjadi sumber penerimaan negara. Di sisi lain, cukai juga dipakai sebagai alat pengendalian konsumsi produk tembakau. Karena itu, keputusan menahan tarif CHT tidak hanya berkaitan dengan penerimaan APBN, tetapi juga menyangkut industri, tenaga kerja, kesehatan publik, dan peredaran rokok ilegal.
Tarif CHT Tidak Naik Setelah 2024
Berdasarkan informasi yang disampaikan, tarif cukai rokok terakhir kali mengalami kenaikan pada 2024. Setelah itu, tarif CHT tidak berubah pada 2025 dan 2026. Dengan keputusan terbaru ini, tarif CHT juga akan tetap dipertahankan pada 2027.
Adapun ketentuan tarif CHT untuk sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, serta tembakau iris diatur dalam PMK 97/2024. Sementara tarif CHT untuk rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL diatur dalam PMK 96/2024.
Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok menunjukkan adanya perubahan penekanan dalam strategi kebijakan. Pemerintah tidak semata-mata mengejar tambahan penerimaan melalui kenaikan tarif, tetapi ingin melihat lebih dulu seberapa besar penerimaan negara yang bisa diperoleh apabila peredaran rokok ilegal dapat ditekan.
Fokus Utama: Membersihkan Pasar dari Rokok Ilegal
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan lebih serius memberantas peredaran rokok ilegal. Menurutnya, sebelum pemerintah menghitung kembali kebutuhan kenaikan atau penurunan tarif CHT, pasar rokok perlu dibersihkan dari aktivitas ilegal.
Masalah rokok ilegal menjadi perhatian serius karena praktik tersebut merugikan negara dari sisi penerimaan cukai. Produk ilegal beredar tanpa membayar pungutan kepada negara, tetapi tetap bersaing dengan produk legal di pasar. Kondisi ini membuat produsen yang patuh membayar cukai menghadapi tekanan, sementara negara kehilangan potensi penerimaan.
Dengan kata lain, kenaikan tarif cukai belum tentu langsung menyelesaikan persoalan penerimaan apabila peredaran rokok ilegal masih tinggi. Bahkan, jika tarif dinaikkan terlalu cepat tanpa pengawasan yang kuat, selisih harga antara rokok legal dan ilegal dapat semakin melebar. Situasi itu berpotensi mendorong konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih murah.
Karena itu, pemerintah tampaknya ingin memperbaiki basis kepatuhan terlebih dahulu. Pendekatannya bukan hanya menaikkan tarif, tetapi memastikan pelaku usaha yang selama ini berada di wilayah ilegal dapat ditarik masuk ke sistem resmi.
Pemerintah Siapkan Tambahan Lapisan Tarif CHT
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah menambah satu lapisan tarif CHT. Lapisan tarif baru tersebut ditujukan untuk memberikan ruang bagi produsen rokok ilegal agar dapat masuk ke jalur legal dan mulai membayar cukai kepada negara.
Rencananya, tarif baru itu akan ditempatkan di bawah tarif sigaret kretek mesin atau SKM, tetapi lebih tinggi dibandingkan sigaret kretek tangan atau SKT. Dengan skema ini, pemerintah berharap ada jalan tengah bagi pelaku usaha kecil atau produsen yang selama ini belum masuk sistem cukai agar dapat beralih menjadi pelaku usaha legal.
Strategi ini menunjukkan pemerintah sedang mencoba pendekatan yang lebih realistis. Alih-alih hanya memperketat sanksi, pemerintah juga membuka kemungkinan penataan tarif agar struktur industri lebih tertib. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap akan sangat bergantung pada desain aturan, pengawasan di lapangan, serta konsistensi penindakan terhadap pelaku yang tetap memilih jalur ilegal.
Digitalisasi Pengawasan Produksi Rokok
Selain menata struktur tarif, pemerintah juga berencana memperkuat pengawasan rantai produksi rokok melalui teknologi digital. Purbaya menyebut pemerintah akan memasang alat penghitung dan pelacak di fasilitas produksi rokok. Pemasangan alat tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Digitalisasi pengawasan ini menjadi langkah penting karena pengendalian cukai tidak cukup hanya dilakukan di tingkat penjualan. Pemerintah perlu mengetahui berapa jumlah produksi yang sebenarnya, bagaimana distribusinya, dan apakah produk yang beredar sudah sesuai dengan kewajiban cukai.
Jika sistem digital berjalan efektif, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai produksi dan peredaran rokok. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menghitung potensi penerimaan negara secara lebih bersih. Dari situ, pemerintah bisa menilai apakah tarif CHT ke depan perlu dinaikkan, diturunkan, atau tetap dipertahankan.
Menjaga Keseimbangan Fiskal dan Industri
Kebijakan tidak menaikkan cukai rokok pada 2027 juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keberlangsungan industri. Industri hasil tembakau memiliki rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, pedagang, distributor, hingga pelaku usaha kecil di daerah.
Namun, di sisi lain, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan konsumsi rokok dan menjaga penerimaan negara. Di sinilah kebijakan cukai selalu berada dalam posisi yang sensitif. Jika tarif terlalu rendah, fungsi pengendalian dapat melemah. Jika tarif dinaikkan terlalu tinggi tanpa pengawasan memadai, ruang rokok ilegal justru bisa membesar.
Karena itu, pilihan pemerintah untuk menahan tarif sambil memperkuat pemberantasan rokok ilegal dapat dipahami sebagai strategi transisi. Pemerintah ingin memastikan sistemnya lebih bersih terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan fiskal yang lebih besar.
Evaluasi Tarif Akan Dilakukan Setelah Pasar Lebih Tertib
Purbaya menyatakan pemerintah ingin mengetahui terlebih dahulu berapa penerimaan rokok apabila aktivitas ilegal bisa dihilangkan. Setelah itu, pemerintah baru akan menghitung kembali apakah tarif CHT perlu dinaikkan atau justru diturunkan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan cukai rokok ke depan masih terbuka. Pemerintah belum menutup kemungkinan adanya perubahan tarif di masa mendatang. Namun, untuk 2027, prioritasnya bukan kenaikan tarif, melainkan pembenahan sistem, penertiban pelaku ilegal, dan penguatan pengawasan produksi.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap penerimaan negara dari sektor hasil tembakau dapat lebih mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Jika rokok ilegal berhasil ditekan, basis penerimaan cukai akan menjadi lebih kuat tanpa harus langsung membebani pasar melalui kenaikan tarif.
Kebijakan yang Perlu Diawasi
Meski arah kebijakan ini terlihat lebih hati-hati, pelaksanaannya tetap perlu diawasi. Penambahan lapisan tarif baru harus dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan celah baru dalam sistem cukai. Pemerintah juga perlu memastikan digitalisasi pengawasan benar-benar berjalan di lapangan, bukan hanya menjadi rencana administratif.
Selain itu, penegakan hukum terhadap rokok ilegal harus dilakukan secara konsisten. Bila pelaku ilegal hanya diberi ruang masuk ke sistem legal tanpa penindakan yang tegas terhadap pelanggaran berulang, kebijakan ini berisiko kehilangan daya tekan.
Pada akhirnya, keputusan tidak menaikkan cukai rokok pada 2027 bukan berarti pemerintah mengendurkan pengawasan terhadap industri tembakau. Sebaliknya, kebijakan ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa penerimaan negara dapat diperkuat bukan hanya melalui kenaikan tarif, tetapi juga melalui pasar yang lebih tertib, transparan, dan patuh hukum.