Gema-Nusantara.id – Magelang, 30 Juli 2026 – Permasalahan hukum yang berkaitan dengan kredit macet, ancaman lelang aset, eksekusi fidusia, hingga persoalan dengan pihak pemberi pinjaman menjadi tantangan yang sering dihadapi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong kehadiran pendamping hukum yang mampu memberikan pemahaman, melakukan mediasi, serta mencari solusi yang berimbang antara pihak debitur dan kreditur.
Salah satu sosok yang dikenal aktif dalam pendampingan penyelesaian persoalan tersebut adalah Nano Widodo, C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.. Namanya cukup dikenal di wilayah Magelang, Mungkid, Yogyakarta, hingga Bantul karena keterlibatannya dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum, khususnya terkait permasalahan perkreditan dan penyelesaian kewajiban keuangan.
Dalam praktiknya, Nano Widodo banyak menangani berbagai persoalan seperti upaya penundaan maupun pembatalan proses lelang, penyelesaian permasalahan fidusia, hak tanggungan, negosiasi pelunasan khusus (Pelsus), penghapusan atau negosiasi denda bunga, restrukturisasi kredit, hingga pendampingan masyarakat yang menghadapi dugaan praktik pinjaman tidak sehat dari oknum rentenir.
Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga mengedepankan komunikasi dan mediasi agar para pihak dapat memperoleh penyelesaian yang memberikan kepastian serta menghindari konflik berkepanjangan.
Berperan dalam Mediasi Debitur dan Kreditur
Nano Widodo merupakan Asisten Advokat dari Advokat Senior Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.. Ia telah menjadi bagian dari tim hukum pada Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan selama lebih dari dua tahun.
Sebagai bagian dari tim hukum tersebut, Nano dikenal memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan mediasi antara debitur dan kreditur. Menurutnya, penyelesaian permasalahan kredit tidak selalu harus berakhir melalui proses persidangan, sepanjang terdapat ruang komunikasi dan itikad baik dari para pihak.
Melalui proses negosiasi, identifikasi permasalahan, serta pemahaman terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan kredit, diupayakan terciptanya solusi yang dapat diterima kedua belah pihak atau dikenal dengan konsep win-win solution.
Membantu Masyarakat Memahami Hak Hukumnya
Persoalan kredit macet sering kali membuat masyarakat berada dalam posisi sulit, terutama ketika menghadapi tekanan berupa ancaman penyitaan aset, proses lelang, maupun tuntutan pembayaran kewajiban yang terus bertambah akibat denda dan bunga.
Dalam kondisi tersebut, pendampingan hukum menjadi penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, termasuk mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Nano Widodo menilai bahwa masyarakat perlu mendapatkan edukasi hukum agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru ketika menghadapi persoalan utang maupun kredit.
Pendekatan penyelesaian yang dilakukan, menurutnya, harus tetap memperhatikan kepentingan semua pihak, baik debitur yang memiliki kewajiban maupun kreditur yang memiliki hak atas pembayaran.
Apresiasi dari Ketua Umum FERADI WPI
Ketua Umum FERADI WPI, Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., memberikan apresiasi terhadap kinerja Nano Widodo dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum.
“Saya bangga dengan prestasi kinerja Asisten Advokat saya, Nano Widodo, karena telah membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum mereka, terutama terkait penundaan maupun pembatalan lelang, negosiasi bunga dan denda, pelunasan khusus (Pelsus), restrukturisasi kredit, klaim asuransi, fidusia, serta penyelesaian persoalan dengan oknum rentenir,” ujar Donny.
Menurut Donny, keberadaan tenaga hukum yang dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum namun belum memahami mekanisme penyelesaian yang tersedia.
Melalui pendampingan hukum dan proses mediasi, Nano Widodo terus berupaya membantu masyarakat memperoleh penyelesaian yang lebih baik dengan tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas.
Catatan Redaksi: Sebagai media yang netral, kami membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.