GemaNusantara.id – Surabaya, 21 Mei 2026 – Aksi demonstrasi pengemudi ojek online atau ojol yang berlangsung di Surabaya pada Rabu, 20 Mei 2026, menjadi sinyal kuat bahwa persoalan transportasi daring tidak lagi bisa dilihat semata sebagai urusan bisnis antara aplikator dan mitra driver.
Ribuan pengemudi transportasi online yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Transportasi Online atau GERANAT’S Jawa Timur bersama Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal atau Frontal Jatim menggelar aksi massa di Surabaya. Aksi tersebut bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional dan menjadi bagian dari gerakan serentak di sejumlah kota di Indonesia.
Massa Sampaikan Tuntutan ke DPRD Jawa Timur
Dalam aksi tersebut, massa bergerak dari kawasan Bundaran Waru dan Frontage Ahmad Yani menuju sejumlah ruas protokol Surabaya hingga berakhir di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura.
Tuntutan para pengemudi mencakup penyesuaian tarif penumpang roda dua, regulasi khusus layanan pengiriman barang dan makanan, standarisasi tarif bersih bagi pengemudi roda empat, serta percepatan pengesahan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia.
Untuk tingkat daerah, massa juga menyuarakan evaluasi skema potongan aplikator, penolakan diskriminasi di zona merah, pelibatan perwakilan driver dalam pembentukan regulasi lokal, serta kejelasan biaya parkir saat penjemputan maupun pengantaran.
Yulianto: Driver Bukan Sekadar Angka dalam Sistem Aplikasi
Menanggapi hal tersebut, Konsultan pajak senior sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur dan Ketua FERADI WPI DPC Sidoarjo, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP. menilai bahwa aspirasi para driver online perlu dilihat secara proporsional.
Menurutnya, hubungan antara aplikator dan mitra driver tidak boleh hanya diletakkan dalam kerangka hubungan ekonomi digital yang mengejar efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, keselamatan kerja, dan keberlanjutan pendapatan.
“Pihak aplikator harus memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan mitra driver. Mereka bukan sekadar angka dalam sistem aplikasi, tetapi pekerja lapangan yang setiap hari menghadapi risiko jalan raya, biaya operasional, tekanan target, dan ketidakpastian pendapatan,” ujar Yulianto.
Aplikator Diminta Tidak Hanya Mengejar Efisiensi
Yulianto menegaskan, model bisnis digital tetap membutuhkan tata kelola yang adil. Aplikator, kata dia, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan skema tarif, potongan, insentif, serta perlindungan keselamatan tidak merugikan pihak yang bekerja langsung di lapangan.
“Kalau aplikator memperoleh keuntungan dari layanan yang dijalankan oleh para mitra driver, maka sudah seharusnya aspek kesejahteraan mitra juga menjadi perhatian utama. Jangan sampai teknologi hanya menguntungkan platform, sementara risiko ekonomi dan risiko keselamatan lebih banyak ditanggung oleh driver,” tegasnya.
Negara Perlu Hadir sebagai Penyeimbang
Ia juga mendorong pemerintah untuk hadir sebagai penyeimbang. Regulasi, menurut Yulianto, diperlukan agar relasi antara aplikator, konsumen, dan mitra driver berjalan lebih sehat.
Tanpa aturan yang jelas, posisi mitra driver berpotensi lemah karena harus berhadapan dengan sistem digital yang seluruh ketentuannya ditentukan secara sepihak oleh platform.
“Negara perlu memastikan bahwa ekosistem transportasi online berjalan adil. Regulasi bukan untuk mematikan inovasi, tetapi untuk memastikan inovasi tidak mengorbankan manusia yang bekerja di dalamnya,” ujarnya.
Keselamatan Driver Harus Menjadi Standar Minimum
Yulianto menambahkan, keselamatan driver juga harus menjadi bagian penting dalam pembahasan regulasi. Aktivitas driver online tidak hanya berkaitan dengan tarif, tetapi juga risiko kecelakaan, kelelahan kerja, keamanan di lapangan, serta perlindungan saat menjalankan order.
“Keselamatan mitra driver harus menjadi standar minimum. Aplikator perlu memiliki sistem perlindungan yang jelas, mulai dari asuransi, respons keadaan darurat, hingga kebijakan yang tidak memaksa driver bekerja dalam tekanan berlebihan,” tambahnya.
Ekosistem Digital Harus Berbasis Keadilan
Aksi demo ojol di Surabaya tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi berbasis aplikasi tidak cukup hanya dilihat dari sisi kemudahan layanan bagi konsumen. Di balik layanan cepat dan praktis, terdapat para mitra driver yang menjadi tulang punggung operasional platform.
Karena itu, ekosistem transportasi online perlu dibangun dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, kesejahteraan, dan keselamatan bagi para mitra driver.