GemaNusantara.id – Jakarta, 24 Mei 2026 — Amnesty International menyoroti dugaan penggunaan kampanye disinformasi daring terhadap sejumlah pengkritik pemerintah di Indonesia. Sorotan itu tertuang dalam laporan berjudul “Building Up Imaginary Enemies” atau “Membangun Musuh Khayalan”, yang membahas misinformasi, disinformasi, dan tuduhan “agen asing” terhadap masyarakat sipil di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam laporan tersebut, Amnesty International menyebut adanya dugaan penggunaan misinformasi dan disinformasi sebagai alat untuk menyerang masyarakat sipil, termasuk melalui pelabelan terhadap pengkritik pemerintah sebagai “antek asing” di ruang digital selama 18 bulan pertama pemerintahan Prabowo.
Soroti Narasi “Antek-Antek Asing”
Amnesty International menilai narasi “antek asing” atau “antek-antek asing” berpotensi mendelegitimasi kritik publik. Dalam konteks jurnalistik, istilah tersebut perlu ditempatkan sebagai bentuk pelabelan atau tuduhan, bukan sebagai fakta yang sudah terbukti.
Menurut Amnesty International, pelabelan seperti itu dapat menggeser substansi kritik dari perdebatan kebijakan menjadi tuduhan mengenai loyalitas kebangsaan. Padahal, dalam ruang demokrasi, kritik terhadap kebijakan negara seharusnya diuji berdasarkan data, argumen, dan kepentingan publik.
Reuters melaporkan bahwa Amnesty International menuding otoritas Indonesia, termasuk unsur militer, menggunakan kampanye disinformasi daring untuk melabeli aktivis dan jurnalis sebagai “foreign agents” atau agen asing. Reuters juga menulis bahwa kampanye semacam itu disebut dapat berujung pada ancaman fisik terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran.
Aktivis, Jurnalis, dan Akademisi Disebut Jadi Sasaran
Dalam rilis Amnesty International Indonesia, laporan tersebut disebut menyoroti kampanye disinformasi yang terkoordinasi dan melabeli para pengkritik pemerintah sebagai “antek” asing. Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa kampanye itu tidak hanya berdampak pada kebebasan berpendapat, tetapi juga dapat memicu intimidasi dan kekerasan terhadap pengkritik pemerintah.
Kelompok yang disebut menjadi sasaran antara lain aktivis hak asasi manusia, jurnalis, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan peserta aksi publik. Mereka dinilai rentan menjadi target serangan digital ketika menyampaikan kritik terhadap isu-isu publik yang sensitif.
Meski demikian, tuduhan yang tercantum dalam laporan Amnesty International tetap perlu diperlakukan sebagai klaim yang harus diuji. Prinsip keberimbangan menuntut agar pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut juga diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi atau bantahan.
Disinformasi Daring dan Dampak di Dunia Nyata
Amnesty International menilai serangan digital tidak selalu berhenti sebagai perdebatan di media sosial. Dalam sejumlah kasus, kampanye daring disebut dapat menimbulkan dampak nyata, mulai dari tekanan psikologis, perusakan reputasi, intimidasi, hingga ancaman keselamatan.
Salah satu kasus yang disorot Amnesty International Indonesia adalah aktivis Andrie Yunus dari KontraS. Dalam rilisnya, Amnesty International Indonesia menyebut Andrie menjadi korban penyiraman air keras di Jakarta pada Maret 2026 setelah sebelumnya menjadi sasaran kampanye daring yang menggambarkannya sebagai “antek asing”.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa isu disinformasi perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan konten digital, tetapi juga sebagai persoalan keselamatan warga negara. Namun, hubungan antara kampanye daring dan kekerasan fisik tetap harus diuji secara hukum melalui penyelidikan yang sah.
Media Independen Juga Disorot
Amnesty International Indonesia juga menyinggung serangan terhadap media independen. Dalam rilisnya, Tempo disebut menghadapi kampanye disinformasi setelah menerbitkan liputan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Amnesty International Indonesia menyebut media tersebut dituduh dikendalikan oleh donatur asing dan turut mengalami tindakan intimidasi.
Dalam negara demokrasi, pers memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, dan memberi ruang bagi kepentingan publik. Karena itu, tuduhan terhadap media harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis bukti, bukan melalui stigma atau serangan personal.
Efek Jeri terhadap Kebebasan Berekspresi
Amnesty International menilai kampanye disinformasi semacam ini dapat menimbulkan efek jeri atau chilling effect. Artinya, masyarakat bisa menjadi takut menyampaikan pendapat karena khawatir diserang, dicap negatif, atau menjadi sasaran tekanan.
Efek jeri berbahaya bagi demokrasi karena dapat melemahkan kontrol publik terhadap kekuasaan. Ketika warga takut mengkritik, jurnalis takut meliput, dan akademisi takut menyampaikan pandangan, maka ruang publik berisiko kehilangan fungsi korektifnya.
Namun, kebebasan berekspresi juga tetap memiliki batas. Kritik publik perlu disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau informasi palsu.
Platform Digital Diminta Lebih Bertanggung Jawab
Selain menyoroti dugaan peran aktor negara dan proksi negara, Amnesty International juga menyoroti tanggung jawab platform digital. Meta, TikTok, X, dan YouTube disebut perlu lebih serius menangani penyebaran konten disinformasi yang berpotensi membahayakan aktivis, jurnalis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Reuters melaporkan bahwa Meta menyatakan telah membongkar sejumlah jaringan perilaku tidak autentik terkoordinasi. Sementara itu, TikTok disebut merespons permintaan Amnesty International dengan komitmen untuk meningkatkan pengawasan.
Peran platform digital menjadi penting karena penyebaran informasi di media sosial dapat berlangsung sangat cepat. Ketika konten disinformasi dibiarkan beredar lama, dampaknya dapat meluas dan memengaruhi persepsi publik terhadap pihak yang menjadi sasaran.
Pemerintah dan Pihak Terkait Perlu Diberi Ruang Jawab
Sesuai prinsip jurnalistik yang berimbang, laporan Amnesty International ini perlu diikuti dengan ruang klarifikasi dari pemerintah, institusi terkait, dan pihak-pihak yang disebut dalam laporan. Jika tudingan tersebut tidak benar, bantahan perlu disampaikan secara terbuka dan berbasis data.
Sebaliknya, jika ditemukan adanya penyalahgunaan ruang digital untuk menyerang kritik publik, maka perlu ada evaluasi serius. Evaluasi itu penting agar kebijakan penanganan disinformasi tidak justru berubah menjadi alat untuk menekan kebebasan berekspresi.
Menjaga Kritik dalam Negara Hukum
Dalam negara hukum, tuduhan terhadap warga negara, aktivis, jurnalis, akademisi, atau organisasi masyarakat sipil harus diuji melalui mekanisme yang sah. Pelabelan seperti “antek-antek asing” tidak boleh digunakan secara sembarangan karena dapat merusak reputasi dan membahayakan keselamatan seseorang.
Kritik publik, sepanjang disampaikan berdasarkan data dan tidak melanggar hukum, merupakan bagian dari demokrasi. Negara memiliki kewenangan menjaga stabilitas dan keamanan informasi, tetapi kewenangan itu harus berjalan seimbang dengan perlindungan kebebasan sipil.
Laporan Amnesty International menjadi pengingat bahwa ruang digital Indonesia membutuhkan tata kelola yang sehat. Internet seharusnya menjadi ruang partisipasi publik, bukan arena pembungkaman, intimidasi, atau pembunuhan karakter terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik.