Gema-Nusantara.id – Jakarta, 13 Juni 2026 – Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir kembali memantik kegelisahan di kalangan mahasiswa. Di tengah beban hidup yang semakin berat, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan dasar rakyat, terutama kelompok masyarakat kecil yang paling merasakan dampak kenaikan biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, serta terbatasnya ruang ekonomi keluarga.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, setiap kenaikan harga bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi, melainkan tekanan langsung terhadap dapur rumah tangga. Biaya BBM yang mahal dapat merembet pada ongkos angkutan, distribusi barang, harga pangan, hingga pengeluaran harian pekerja, pedagang kecil, mahasiswa, dan keluarga rentan.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan negara dituntut tidak hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi benar-benar terasa manfaatnya bagi rakyat. Kegelisahan tersebut menjadi dasar munculnya seruan dari Aliansi Almamater MPU Tantular Peduli Bangsa.
Melalui poster ajakan terbuka bertajuk “Panggilan Nurani untuk Mahasiswa MPU Tantular!”, aliansi tersebut mengajak mahasiswa untuk tidak diam melihat kebijakan yang dinilai semakin menekan ekonomi rakyat.
Mahasiswa Diajak Tidak Menutup Mata
Dalam poster tersebut, Aliansi Almamater MPU Tantular Peduli Bangsa menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai agent of change tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan sosial yang sedang terjadi.
“Kawan-kawan mahasiswa, sebagai Agent of Change, kita tidak boleh menutup mata pada kenyataan. Negara sedang memanggil kita! Kebijakan saat ini berdampak langsung pada penderitaan rakyat kecil,” demikian narasi yang tertulis dalam poster tersebut.
Ajakan itu menjadi pesan moral agar mahasiswa tidak hanya hadir sebagai peserta didik di ruang akademik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepekaan terhadap persoalan bangsa.
Aliansi tersebut menyerukan agar mahasiswa merapatkan barisan bersama untuk menyuarakan aspirasi yang dianggap berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
Soroti Harga BBM dan Beban Transportasi
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dalam poster tersebut, aliansi menilai beban hidup dan biaya transportasi masyarakat terus meningkat dan perlu mendapat perhatian serius.
“Turunkan harga BBM! Jangan biarkan beban hidup dan biaya transportasi terus mencekik rakyat,” demikian seruan yang tercantum dalam poster.
Isu BBM menjadi salah satu perhatian penting karena berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika biaya bahan bakar naik atau tetap berada pada level yang memberatkan, dampaknya dapat terasa pada berbagai sektor kehidupan.
Bagi pekerja harian, ojek daring, sopir angkutan, pedagang kecil, hingga mahasiswa, biaya transportasi merupakan kebutuhan rutin yang sulit dihindari. Di sisi lain, biaya distribusi barang juga dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran.
Karena itu, seruan penurunan harga BBM dalam poster tersebut tidak hanya diposisikan sebagai tuntutan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang paling rentan terhadap perubahan harga.
Program MBG Dinilai Perlu Dievaluasi
Selain menyoroti harga BBM, poster tersebut juga memuat desakan agar Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dihentikan. Aliansi menilai program tersebut tidak tepat sasaran, berpotensi menjadi pemborosan anggaran, dan belum menyentuh akar persoalan kelaparan serta kemiskinan.
“Program Makan Bergizi Gratis tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, dan tidak menyentuh akar masalah kelaparan serta kemiskinan. Anggaran negara harus dialokasikan untuk kebutuhan rakyat yang lebih mendesak,” tulis poster tersebut.
Seruan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap prioritas penggunaan anggaran negara. Menurut aliansi, anggaran publik seharusnya diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak dan langsung menjawab kesulitan masyarakat.
Dalam konteks ini, mahasiswa mendorong agar kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada program besar, tetapi juga memiliki dasar perencanaan, pengawasan, dan ketepatan sasaran yang jelas.
Dr. Appe Hutahuruk: Kritik Mahasiswa Bagian dari Kontrol Demokrasi
Menanggapi seruan tersebut, Dr. Appe Hutahuruk, S.H., M.H. berpendapat bahwa suara mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam negara demokrasi. Menurutnya, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai, tertib, dan tidak melanggar hukum.
“Mahasiswa adalah elemen intelektual yang memiliki kepekaan terhadap keadaan sosial. Ketika rakyat menghadapi tekanan ekonomi, suara mahasiswa tidak boleh dipandang sebagai gangguan, tetapi sebagai pengingat agar kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujar Dr. Appe Hutahuruk.
Ia menegaskan bahwa kebijakan negara harus selalu diuji dari sisi manfaat, keadilan, dan dampaknya terhadap rakyat kecil. Apabila suatu kebijakan justru menambah beban masyarakat, maka kritik publik menjadi wajar dan perlu didengar oleh pemerintah.
“Dalam negara hukum, kebijakan publik tidak cukup hanya sah secara administratif. Kebijakan juga harus memiliki rasa keadilan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan penderitaan baru bagi kelompok masyarakat yang sudah rentan secara ekonomi,” katanya.
Dr. Appe juga mengingatkan agar aksi penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan cara yang konstitusional. Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah hak warga negara, tetapi pelaksanaannya tetap harus menjaga ketertiban umum dan keselamatan bersama.
“Kritik boleh keras, tetapi harus tetap bermartabat. Aksi damai merupakan bentuk kedewasaan demokrasi. Mahasiswa harus menunjukkan bahwa perjuangan membela rakyat dapat dilakukan secara tertib, rasional, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Aksi Damai untuk Perubahan
Meski memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah, poster tersebut menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, tertib, dan bermartabat.
Aliansi Almamater MPU Tantular Peduli Bangsa menyerukan “Aksi Damai untuk Perubahan” sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang tetap berada dalam koridor konstitusional.
“Mari kita suarakan aspirasi ini secara damai, tertib, dan bermartabat. Perubahan lahir dari keberanian dan persatuan. Aksi damai adalah wujud cinta kita pada bangsa dan rakyat,” demikian pesan yang tertulis dalam poster.
Seruan ini menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan negara tidak harus dilakukan dengan cara yang merusak. Sebaliknya, aspirasi dapat disampaikan melalui aksi damai yang menjunjung tanggung jawab, ketertiban, dan kepentingan bersama.
Keadilan Sosial Tidak Berhenti di Ruang Kelas
Dalam poster tersebut, terdapat pula pesan bahwa keadilan sosial bukan sekadar teori di ruang kelas. Pesan ini menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam membaca realitas sosial di luar lingkungan akademik.
Mahasiswa dinilai tidak cukup hanya memahami konsep keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan melalui materi perkuliahan. Nilai-nilai tersebut juga perlu diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat.
Dengan membawa isu harga BBM, beban hidup, dan evaluasi program pemerintah, aliansi tersebut berupaya menjadikan ruang gerakan mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan sosial dan kebangsaan.
Waktu dan Tempat Masih Akan Diumumkan
Hingga informasi ini ditulis, poster ajakan tersebut belum mencantumkan waktu dan lokasi berkumpul secara rinci. Dalam poster hanya disebutkan bahwa informasi waktu dan tempat berkumpul akan diumumkan kemudian.
Aliansi juga mencantumkan kanal diskusi dan informasi terbaru bagi mahasiswa yang ingin mengikuti perkembangan seruan tersebut.
Seruan dari Aliansi Almamater MPU Tantular Peduli Bangsa ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik. Namun, setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap perlu dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta mengedepankan keselamatan seluruh peserta dan masyarakat.
Melalui ajakan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menyuarakan aspirasi secara damai, konstitusional, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga nilai kritis sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.