Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Gema nusantara
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Iklan
    • Home
    • Hukum
    • Pajak
    • Politik
    • Investasi
    • Ekonomi
    • Budaya
    • Sosial
    • Teknologi
    Gema nusantara
    Home » Dana Pensiun Lemah, Beban Generasi Sandwich Kian Berat
    Ekonomi

    Dana Pensiun Lemah, Beban Generasi Sandwich Kian Berat

    TresnandaBy TresnandaJune 13, 2026
    Share
    Facebook Twitter Email WhatsApp

    Gema-Nusantara.id – Jakarta, 13 Juni 2026 – Fenomena sandwich generation kian menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang tidak bisa dipandang ringan. Di tengah meningkatnya biaya hidup, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, cicilan, hingga biaya kesehatan, banyak generasi produktif kini juga harus menanggung kebutuhan orang tua yang telah memasuki usia lanjut.

    Kondisi tersebut muncul bukan semata karena ikatan keluarga atau kewajiban moral anak terhadap orang tua. Lebih jauh, persoalan ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan ekonomi bagi masyarakat ketika memasuki masa pensiun. Banyak lansia belum memiliki dana pensiun yang memadai, sehingga tetap bergantung pada dukungan finansial anak atau keluarga terdekat.

    Situasi ini membuat beban ekonomi keluarga menjadi berlapis. Generasi muda yang seharusnya berada pada fase membangun karier, menata rumah tangga, dan menyiapkan masa depan, justru harus membagi pendapatan untuk menopang dua generasi sekaligus. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi menciptakan rantai tekanan finansial yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    Persoalan lansia miskin akhirnya tidak hanya menjadi isu kesejahteraan kelompok usia lanjut, tetapi juga menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi keluarga muda. Minimnya dana pensiun, rendahnya literasi keuangan, serta belum meratanya perlindungan bagi pekerja informal menjadi faktor yang memperkuat tekanan terhadap kelompok sandwich generation.

    Berdasarkan data yang dirujuk dalam laporan tersebut, sekitar 41,75 persen lansia di Indonesia berada dalam kelompok rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40 persen terbawah. Sementara itu, hanya sekitar 5 persen lansia yang mampu menopang kebutuhan hidup secara mandiri dari dana pensiun. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan masa tua bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan membutuhkan perhatian serius dari negara, dunia usaha, dan masyarakat.

    Sistem Pensiun Dinilai Perlu Diperkuat

    Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, menilai sistem jaminan hari tua di Indonesia perlu diperbaiki agar pekerja memiliki bekal finansial yang lebih kuat saat memasuki masa pensiun. Menurutnya, kecilnya iuran pensiun menjadi salah satu penyebab pekerja tidak memiliki dana yang cukup ketika memasuki usia lanjut.

    Eddy menilai kontribusi pensiun yang lebih memadai idealnya berada pada kisaran 14 sampai 15 persen dari gaji kotor. Angka tersebut dapat berasal dari kontribusi pekerja dan perusahaan, sehingga akumulasi dana pensiun menjadi lebih kuat untuk menopang kebutuhan hari tua.

    Menurutnya, peningkatan iuran pensiun memang menjadi tantangan, terutama bagi perusahaan dan pekerja informal. Namun, tanpa pembenahan sistem, banyak masyarakat berisiko memasuki usia pensiun tanpa perlindungan ekonomi yang cukup.

    Bagi pekerja informal, wirausahawan, dan kelompok nonformal, disiplin keuangan menjadi hal yang sangat penting. Mereka perlu menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan hari tua atau investasi legal jangka panjang agar tidak sepenuhnya bergantung pada keluarga saat memasuki usia lanjut.

    Lansia Miskin Bukan Hanya Masalah Keluarga

    Praktisi pajak dan hukum, Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., menilai persoalan lansia miskin tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga. Menurutnya, ketika masyarakat tidak memiliki perlindungan hari tua yang memadai, beban ekonomi pada akhirnya berpindah kepada anak yang sedang berada pada usia produktif.

    “Masalah lansia miskin ini bukan sekadar soal anak harus berbakti kepada orang tua. Ada persoalan struktural yang harus dilihat, yaitu belum kuatnya sistem perlindungan hari tua bagi masyarakat. Kalau perlindungan pensiun lemah, generasi muda akan terus menjadi penopang utama keluarga,” ujar Eko.

    Eko, yang juga dikenal sebagai praktisi pajak dan hukum sekaligus pemegang Izin Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, menilai generasi sandwich kerap berada dalam posisi sulit. Mereka harus membagi penghasilan untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga inti, pendidikan anak, cicilan, kesehatan, hingga kebutuhan orang tua.

    “Kalau penghasilan generasi produktif habis untuk menutup kebutuhan lintas generasi, maka kemampuan mereka untuk naik kelas secara ekonomi juga ikut tertahan. Ini bisa menjadi rantai masalah yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya,” katanya.

    Menurut Eko, tekanan finansial yang dialami generasi sandwich dapat berdampak luas. Mereka bukan hanya mengalami kesulitan dalam menabung, tetapi juga berpotensi menunda kepemilikan rumah, pendidikan lanjutan, investasi, hingga persiapan dana pensiun mereka sendiri.

    “Bila generasi muda hari ini tidak mampu menyiapkan masa tuanya karena pendapatannya habis untuk menanggung beban keluarga, maka persoalan yang sama bisa terulang pada anak-anak mereka nanti. Inilah yang harus diputus,” ujarnya.

    Literasi Keuangan Harus Diperkuat Sejak Usia Produktif

    Eko menilai literasi keuangan masyarakat perlu diperkuat sejak usia produktif. Menurutnya, dana darurat, dana pensiun, perlindungan kesehatan, dan investasi yang legal harus dipahami sebagai kebutuhan dasar dalam perencanaan hidup, bukan sekadar pilihan tambahan.

    Ia juga mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih instrumen investasi. Perencanaan masa tua tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, apalagi melalui skema investasi ilegal atau tidak memiliki izin yang jelas.

    “Menyiapkan hari tua harus dilakukan secara realistis. Jangan sampai masyarakat yang ingin keluar dari tekanan ekonomi justru masuk ke investasi bodong. Literasi keuangan dan perlindungan konsumen harus berjalan beriringan,” jelas Eko.

    Dari sisi kebijakan, Eko menilai pemerintah dapat menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong masyarakat lebih disiplin menyiapkan dana pensiun. Salah satunya melalui penguatan insentif bagi masyarakat yang mengikuti program pensiun atau menyiapkan tabungan hari tua melalui lembaga keuangan resmi.

    “Negara bisa hadir melalui desain kebijakan yang mendorong masyarakat menabung untuk masa tua. Misalnya dengan insentif pajak, penguatan dana pensiun, perlindungan pekerja informal, dan edukasi keuangan yang lebih masif,” kata Eko.

    Pekerja Informal Perlu Perlindungan Lebih Serius

    Tantangan besar juga dihadapi pekerja informal. Kelompok ini sering kali tidak memiliki skema pensiun otomatis dari pemberi kerja, sehingga perlindungan hari tua sangat bergantung pada kesadaran dan kemampuan masing-masing individu.

    Padahal, pekerja informal merupakan bagian penting dari perekonomian nasional. Jika kelompok ini tidak mendapat akses perlindungan jangka panjang, potensi kerentanan ekonomi pada usia lanjut akan terus membesar.

    “Pekerja informal tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Mereka tetap bagian dari kekuatan ekonomi nasional. Kalau sejak sekarang tidak disiapkan perlindungan jangka panjang, maka masalah lansia miskin akan terus membesar,” ujar Eko.

    Menurutnya, perlindungan bagi pekerja informal dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih sederhana, terjangkau, dan mudah diakses. Pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan komunitas masyarakat dapat berperan memperluas edukasi serta akses terhadap program perlindungan hari tua.

    Pemerintah Didorong Perluas Layanan bagi Lansia

    Selain memperbaiki sistem pensiun, pemerintah juga dinilai perlu memperluas layanan bagi lansia. Layanan kesehatan, rumah perawatan, pendampingan sosial, dan akses ekonomi produktif menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat lanjut usia.

    Program pembiayaan usaha berbunga rendah bagi pensiunan juga dapat menjadi salah satu alternatif agar lansia tetap memiliki peluang ekonomi setelah tidak lagi bekerja formal. Namun, program tersebut perlu disertai pendampingan agar tidak menambah risiko utang bagi kelompok usia rentan.

    Kebijakan terkait usia pensiun juga dapat dikaji secara lebih fleksibel. Masyarakat yang masih sehat dan produktif dapat diberi ruang untuk tetap bekerja sesuai kemampuan, tanpa mengabaikan aspek kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kerja.

    Beban Generasi Muda Bisa Makin Berat

    Minimnya perlindungan pensiun bukan hanya menjadi persoalan lansia, tetapi juga berdampak langsung kepada generasi muda. Anak muda yang sedang membangun karier dan keluarga dapat ikut terbebani ketika orang tua tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup.

    Fenomena ini membuat generasi sandwich rentan mengalami tekanan finansial. Mereka tidak hanya menghadapi biaya hidup yang terus meningkat, tetapi juga harus menanggung kebutuhan kesehatan, tempat tinggal, konsumsi, dan perawatan orang tua.

    Eko menegaskan, memutus rantai sandwich generation membutuhkan kerja bersama antara negara, dunia usaha, keluarga, dan individu. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan hari tua, sementara masyarakat perlu membangun kesadaran keuangan sejak dini.

    “Generasi muda tidak boleh terus dibiarkan menanggung beban yang seharusnya bisa dicegah lewat sistem yang lebih baik. Kuncinya adalah perlindungan hari tua, literasi keuangan, dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan ekonomi keluarga,” pungkasnya.

    Pembenahan sistem pensiun menjadi penting agar beban ekonomi masa tua tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Tanpa perlindungan yang lebih kuat, persoalan lansia miskin berpotensi memperpanjang rantai tekanan finansial keluarga Indonesia.

     

     

    Dana Pensiun Lansia Miskin Sandwich Generation
    Share. Facebook Twitter Tumblr Email WhatsApp

    Related Posts

    Mahasiswa MPU Tantular Diajak Bergerak, Kritik Harga BBM dan Program MBG

    June 13, 2026

    Sukindar Ketua DPC FERADI WPI Kota Semarang Siapkan Gugatan Pembatalan Lelang Rumah Ahli Waris

    June 13, 2026

    Purbaya Sebut Target Pendapatan Negara 2027 Masih Realistis

    June 12, 2026
    Terkini
    Ekonomi

    Tingkatkan Kompetensi Pajak, FERADI WPI Gelar Pelatihan C.FTAX

    By TresnandaMay 23, 20260

    GemaNusantara.id – Semarang, 23 Mei 2026 — Kebutuhan tenaga profesional yang memahami hukum pajak, prosedur…

    Tim Subur Jaya Lawfirm dan FERADI WPI Perkuat Pendampingan Hukum di Yogyakarta

    May 20, 2026

    Target Pajak 2026 Melonjak, Yulianto: Jangan Korbankan Kepastian Hukum Wajib Pajak

    May 25, 2026

    Sukindar Ketua DPC FERADI WPI Kota Semarang Siapkan Gugatan Pembatalan Lelang Rumah Ahli Waris

    June 13, 2026
    Tentang Kami

    PT GEMA NUSANTARA INDONESIA adalah perusahaan media digital yang menaungi GemaNusantara.id sebagai platform media siber dengan tagline “Berita untuk Indonesia”.

    Update

    Mahasiswa MPU Tantular Diajak Bergerak, Kritik Harga BBM dan Program MBG

    June 13, 2026

    Dana Pensiun Lemah, Beban Generasi Sandwich Kian Berat

    June 13, 2026
    Kontak

    Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia
    NIA : 001.0001.000088

    Email : saintadipati@gmail.com
    Kontak: 0888xxxxxxxxx

    Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
    • Tentang Kami
    • Peraturan Media Siber
    • Redaksi
    • Kontak
    © 2026 Gema Nusantara.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.