GemaNusantara.id – Surabaya, 20 Mei 2026 — Sorotan media internasional The Economist terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius di tengah tekanan pasar keuangan dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Dalam artikel yang terbit pada 14 Mei 2026, The Economist menilai pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan pada dua ruang penting, yakni stabilitas ekonomi dan kualitas demokrasi. Kritik itu mencakup kekhawatiran terhadap belanja negara, sentralisasi kekuasaan, ruang oposisi, hingga meningkatnya peran militer dalam urusan sipil.
Kritik Global dan Sinyal Pasar
Sorotan tersebut muncul ketika pasar domestik juga berada dalam tekanan. Reuters melaporkan rupiah sempat menyentuh rekor terendah Rp17.670 per dolar AS pada 18 Mei 2026, meski Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing. Tekanan juga terjadi pada pasar saham, sementara investor mencermati isu transparansi pasar, independensi bank sentral, dan arah belanja pemerintah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kritik media asing tidak dapat hanya dibaca sebagai komentar politik. Dalam ekonomi terbuka, persepsi pasar ikut dibentuk oleh konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, kepastian hukum, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.
Yulianto: Jangan Dijawab Emosional
Konsultan pajak senior sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur dan Ketua FERADI WPI DPC Sidoarjo, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, menilai kritik internasional sebaiknya tidak dijawab dengan emosi politik.
Menurut Yulianto, pemerintah perlu menjawab kritik dengan data, transparansi anggaran, dan tata kelola yang dapat diuji publik. Ia menekankan bahwa pasar dan pelaku usaha membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Pasar tidak cukup diyakinkan dengan pernyataan politik. Yang dibutuhkan adalah data, disiplin fiskal, dan konsistensi tata kelola,” ujar Yulianto.
Ia menilai program besar negara tetap dapat dijalankan sepanjang memiliki perencanaan matang, sumber pembiayaan jelas, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Belanja negara yang besar, kata dia, tidak boleh menimbulkan beban fiskal jangka panjang yang akhirnya menekan dunia usaha dan masyarakat.
Demokrasi, Hukum, dan Ekonomi Saling Terhubung
Yulianto juga mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi tidak berdiri sendiri. Menurutnya, iklim investasi yang sehat membutuhkan kepastian hukum, penghormatan terhadap kritik, serta ruang demokrasi yang tetap terjaga.
Investor, lanjutnya, tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi. Mereka juga membaca apakah hukum berjalan adil, kebijakan dapat diprediksi, dan kritik publik dihormati sebagai bagian dari kontrol terhadap kekuasaan.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dengan cara yang lebih jernih. Kritik dari luar negeri tidak harus diposisikan sebagai serangan, tetapi dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan.
Pemerintah Perlu Pulihkan Kepercayaan
Di tengah tekanan rupiah dan sorotan global, pemerintah dinilai perlu memperkuat kepercayaan publik melalui langkah nyata. Transparansi anggaran, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta kepastian hukum menjadi kunci agar pasar tidak membaca kebijakan negara sebagai sumber risiko baru.
Pada akhirnya, kritik The Economist menjadi pengingat bahwa pemerintahan Prabowo sedang berada dalam fase penting. Pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan program besar, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut tidak mengorbankan stabilitas ekonomi, kepastian hukum, dan kualitas demokrasi.