Gema–Nusantara.id – Surabaya, 27 Juni 2026 – Praktik under invoicing dalam perdagangan internasional kembali menjadi sorotan karena dinilai sebagai salah satu celah utama yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Skema ini terjadi ketika nilai transaksi barang dalam dokumen ekspor-impor dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Akibatnya, potensi pajak dan bea masuk yang seharusnya diterima negara ikut berkurang secara signifikan.
Tantangan Global dalam Pengawasan Perdagangan
Praktik under invoicing bukan hanya persoalan nasional, melainkan juga tantangan global yang kompleks. Banyak negara menghadapi pola yang sama, terutama pada sektor komoditas dan perdagangan lintas negara dengan nilai transaksi besar.
Sejumlah pendekatan telah dikembangkan untuk mengatasi persoalan ini, dengan fokus pada penguatan sistem pengawasan berbasis data dan teknologi, bukan semata-mata penindakan hukum.
Integrasi Data Jadi Kunci Pengawasan Modern
Salah satu strategi yang banyak diterapkan adalah integrasi data lintas lembaga, termasuk otoritas pajak, bea cukai, bank sentral, dan otoritas devisa. Dengan sistem ini, setiap transaksi dapat diverifikasi secara menyeluruh, mulai dari dokumen impor, laporan keuangan, hingga arus pembayaran valuta asing.
Selain itu, sejumlah negara juga membangun database nilai pabean berbasis harga komoditas global dan riwayat transaksi sebelumnya. Sistem ini memungkinkan deteksi otomatis terhadap transaksi yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan harga pasar.
Pemanfaatan Transfer Pricing dan AEOI
Dalam transaksi perusahaan multinasional, penguatan dokumentasi transfer pricing menjadi instrumen penting untuk memastikan kewajaran harga. Dokumen seperti master file, local file, dan Country-by-Country Report (CbCR) digunakan untuk menguji konsistensi harga antarperusahaan afiliasi.
Di sisi lain, mekanisme Automatic Exchange of Information (AEOI) juga semakin diperkuat. Melalui pertukaran data lintas negara, perbedaan nilai ekspor-impor dapat dengan mudah terdeteksi antara negara asal dan negara tujuan.
Teknologi AI Perkuat Sistem Pengawasan
Negara-negara maju kini mulai mengandalkan kecerdasan buatan (artificial intelligence), machine learning, serta risk scoring untuk mengidentifikasi pola transaksi berisiko tinggi.
Pendekatan ini membuat pengawasan menjadi lebih efisien karena otoritas tidak lagi harus memeriksa seluruh transaksi secara manual, melainkan hanya fokus pada indikasi yang dianggap berisiko tinggi.
Pendekatan Berbasis Risiko Lebih Efektif
Model pengawasan berbasis risiko dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional. Transaksi dengan pola tidak wajar, harga terlalu rendah, atau keterkaitan dengan perusahaan afiliasi luar negeri menjadi prioritas pemeriksaan.
Dengan cara ini, sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada area yang paling berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Pandangan Praktisi Fiskal dan Kebijakan
Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal & Moneter KADIN Jawa Timur sekaligus Ketua FERADI WPI DPC Sidoarjo, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, menilai bahwa penguatan pengawasan perdagangan internasional tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.
Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah bagaimana membangun sistem yang mampu mengintegrasikan data secara real time sekaligus tetap menjaga kelancaran arus perdagangan.
“Pengawasan yang efektif bukan hanya soal penindakan, tetapi bagaimana sistem mampu mencegah kebocoran sejak awal melalui data yang terintegrasi dan analisis berbasis risiko,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan otoritas fiskal menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang transparan namun tetap kompetitif.
Dorongan untuk Indonesia
Berbagai praktik internasional tersebut dinilai dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam memperkuat sistem pengawasan perdagangan. Penguatan tidak cukup hanya dengan penegakan sanksi, tetapi juga transformasi sistem berbasis teknologi dan integrasi data lintas lembaga.
Kombinasi antara teknologi, regulasi, dan kerja sama internasional diyakini mampu menekan potensi kebocoran penerimaan negara secara lebih efektif.
Kesimpulan
Praktik under invoicing menunjukkan bahwa tantangan perdagangan global semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang modern. Sistem pengawasan berbasis data, teknologi kecerdasan buatan, serta kerja sama internasional menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.