Gema-Nusantara.id – Jakarta, 28 Juli 2026 – Status pengemudi ojek online (ojol) sebagai “mitra” kembali menjadi sorotan. Di tengah berkembangnya ekonomi digital berbasis platform, muncul dorongan agar pemerintah menghadirkan kategori hukum baru berupa pekerja ketiga untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja.
Selama ini, perusahaan platform menempatkan pengemudi ojol sebagai mitra usaha, bukan pekerja. Namun dalam praktiknya, hubungan tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kemitraan yang setara karena platform tetap memiliki kendali besar melalui sistem digital, seperti algoritma pembagian order, sistem penilaian, insentif, hingga mekanisme sanksi.
Antara Mitra dan Pekerja
Konsep kemitraan idealnya dibangun atas dasar kesetaraan, keterbukaan, serta pembagian manfaat yang adil. Namun, dalam ekosistem ekonomi digital, pengemudi sering berada pada posisi yang lebih lemah karena aturan operasional ditentukan melalui sistem aplikasi.
Kontrol perusahaan tidak selalu berbentuk instruksi langsung seperti hubungan kerja konvensional, tetapi dilakukan melalui teknologi. Mulai dari penentuan prioritas pesanan, evaluasi performa, pemberian insentif, hingga risiko penonaktifan akun.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan hukum: apakah pengemudi ojol benar-benar mitra mandiri atau sebenarnya pekerja dengan bentuk hubungan kerja baru?
Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena pengemudi menanggung berbagai risiko operasional, seperti biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, waktu tunggu, hingga risiko kecelakaan, sementara keputusan strategis mengenai tarif dan sistem kerja banyak ditentukan oleh platform.
Kategori Pekerja Ketiga Jadi Jalan Tengah
Gagasan kategori pekerja ketiga muncul sebagai alternatif di antara dua model yang selama ini dikenal, yaitu pekerja formal dan pekerja mandiri.
Melalui status tersebut, pekerja platform tetap memiliki fleksibilitas menentukan waktu kerja, tetapi memperoleh perlindungan dasar seperti akses jaminan sosial, transparansi sistem kerja, perlindungan dari pemutusan akses sepihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Pendukung gagasan ini menilai model tersebut lebih sesuai dengan karakter ekonomi digital yang tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam pola hubungan industrial lama.
“Pekerja platform membutuhkan perlindungan, tetapi tidak selalu harus dipaksa masuk dalam pola hubungan kerja konvensional,” demikian gagasan utama yang berkembang dalam diskursus kategori pekerja ketiga.
Perlindungan Hak dan Transparansi Algoritma
Salah satu isu utama dalam hubungan kerja berbasis aplikasi adalah transparansi algoritma. Selama ini, pengemudi tidak memiliki kendali terhadap bagaimana sistem menentukan distribusi pekerjaan, perhitungan insentif, maupun evaluasi performa.
Karena itu, regulasi baru dinilai perlu mengatur kewajiban platform untuk memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai sistem kerja digital.
Selain itu, mekanisme keberatan atau banding ketika akun pengemudi dibatasi juga menjadi bagian penting dari perlindungan pekerja platform.
Tidak Sekadar Mengubah Status Hukum
Meski demikian, perubahan status hukum saja dinilai tidak cukup. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa formalisasi pekerja platform harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dan fleksibilitas kerja.
Jika seluruh pekerja platform langsung dikategorikan sebagai pekerja formal tanpa desain kebijakan yang matang, terdapat risiko berkurangnya fleksibilitas maupun kesempatan kerja.
Karena itu, pendekatan yang lebih seimbang diperlukan agar perlindungan pekerja dan keberlangsungan ekonomi digital dapat berjalan bersama.
Negara Didorong Segera Membuat Regulasi
Perdebatan mengenai status pengemudi ojol menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital membutuhkan pembaruan regulasi ketenagakerjaan.
Model hubungan kerja berbasis aplikasi telah menciptakan ruang baru yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep buruh tradisional maupun kemitraan bisnis biasa.
Dengan adanya kategori pekerja ketiga, pemerintah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi jutaan pekerja platform, sekaligus menjaga inovasi ekonomi digital tetap berkembang.
Bagi sebagian pihak, persoalan utama bukan lagi apakah pengemudi ojol merupakan pekerja atau mitra, tetapi bagaimana negara memastikan mereka memperoleh perlindungan yang adil dalam sistem ekonomi yang semakin bergantung pada teknologi.