GemaNusantara.id — Jakarta, 21 Mei 2026 — Aksi pengemudi ojek online atau ojol yang terjadi di sejumlah daerah kembali menyoroti persoalan dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Isu yang disuarakan tidak hanya berkaitan dengan tarif dan potongan aplikator, tetapi juga menyangkut perlindungan sosial, kepastian pendapatan, dan posisi pengemudi dalam sistem kerja digital.
Di balik layanan transportasi online yang cepat dan mudah diakses masyarakat, terdapat pengemudi yang setiap hari bekerja di jalan dengan berbagai risiko. Mereka menghadapi biaya operasional, risiko kecelakaan, perubahan sistem aplikasi, hingga ketidakpastian pendapatan harian.
Aksi yang berlangsung di sejumlah daerah menjadi sinyal bahwa persoalan transportasi online belum sepenuhnya selesai. Para pengemudi meminta agar ekosistem digital tidak hanya menguntungkan konsumen dan aplikator, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih adil bagi driver sebagai pihak yang menjalankan layanan di lapangan.
Pengemudi Berada dalam Posisi Rentan
Dalam praktik sehari-hari, pengemudi ojol menanggung berbagai beban operasional. Mereka harus menyediakan kendaraan sendiri, membayar bahan bakar, merawat kendaraan, menanggung risiko kecelakaan, serta menghadapi tekanan untuk memperoleh pendapatan yang cukup setiap hari.
Sementara itu, sejumlah aspek penting dalam pekerjaan mereka ditentukan melalui sistem aplikasi. Mulai dari tarif, potongan, insentif, bonus, hingga mekanisme suspend akun dapat berdampak langsung terhadap penghasilan pengemudi.
Kondisi tersebut membuat posisi pengemudi menjadi rentan. Di satu sisi, mereka disebut sebagai mitra. Namun di sisi lain, ruang kendali mereka terhadap sistem kerja relatif terbatas karena banyak kebijakan ditentukan oleh aplikator melalui platform digital.
Ekosistem Aplikasi Harus Berpihak pada Keadilan
Pakar dan juga praktisi hukum, Dr. Suyud Margono, menilai persoalan transportasi online tidak cukup dipahami sebagai hubungan teknis antara aplikator dan pengemudi. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital perlu diikuti dengan aturan dan pengawasan yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis dan perlindungan bagi pekerja.
“Persoalan ojol bukan hanya soal tarif, tetapi juga menyangkut keadilan dalam ekosistem ekonomi digital. Ketika pengemudi bekerja langsung di lapangan dan menanggung risiko harian, maka sistem aplikasi harus berjalan dengan prinsip transparansi dan perlindungan,” ujar Dr. Suyud.
Ia menilai pengemudi transportasi online merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan layanan. Karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan tarif, potongan, insentif, dan perlindungan sosial perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi pengemudi di lapangan.
“Pengemudi adalah tulang punggung layanan transportasi online. Mereka bukan sekadar angka dalam sistem aplikasi. Karena itu, kebijakan tarif, potongan, dan perlindungan sosial harus memperhatikan keberlanjutan hidup para pengemudi,” tambahnya.
Menurut Dr. Suyud, negara perlu hadir untuk memastikan transformasi digital tetap berjalan seimbang. Inovasi platform tetap penting, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi pengemudi.
“Ekonomi digital harus tumbuh secara adil. Inovasi memang penting, tetapi inovasi tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan dan perlindungan hukum bagi pengemudi,” tegasnya.
Potongan Aplikator Berdampak pada Pendapatan Harian
Salah satu isu yang menjadi perhatian pengemudi adalah potongan aplikator. Bagi driver, besaran potongan bukan sekadar angka dalam sistem aplikasi, melainkan berpengaruh langsung terhadap pendapatan yang dibawa pulang setiap hari.
Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, cicilan, hingga kebutuhan pokok rumah tangga. Karena itu, kebijakan pembatasan potongan aplikator dinilai perlu diterapkan secara jelas dan diawasi secara konsisten.
Pengemudi juga berharap tidak ada beban tambahan dalam bentuk biaya layanan, program berbayar, atau skema lain yang justru mengurangi pendapatan mereka. Transparansi menjadi penting agar hubungan antara aplikator dan pengemudi berjalan lebih sehat.
Dialog Konkret Perlu Dibuka
Aksi ojol di sejumlah daerah menunjukkan perlunya ruang dialog yang lebih konkret antara pemerintah, aplikator, dan komunitas pengemudi. Aspirasi pengemudi tidak cukup hanya diterima dalam forum audiensi, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung di lapangan.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan aplikator perlu membuka komunikasi yang lebih terbuka mengenai tarif, potongan, perlindungan sosial, serta mekanisme penyelesaian masalah. Pelibatan pengemudi menjadi penting agar kebijakan yang disusun tidak jauh dari persoalan nyata di lapangan.
Pada saat yang sama, regulasi juga perlu menjaga keseimbangan agar layanan transportasi online tetap berjalan, konsumen tetap mendapat layanan yang terjangkau, dan aplikator tetap memiliki ruang untuk berinovasi.
Aksi ojol ini menjadi pengingat bahwa ekonomi digital tidak boleh hanya dinilai dari pertumbuhan aplikasi, jumlah pengguna, atau nilai transaksi. Di balik layanan yang cepat dan praktis, ada pengemudi yang bekerja setiap hari di jalan dan membutuhkan kepastian, keadilan, serta perlindungan yang layak.