Gema-Nusantara.id – Jakarta, 8 Juli 2026 — Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan serta Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan menjadi perhatian sejumlah praktisi hukum dan perpajakan. Regulasi tersebut mengatur pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak, yaitu konsultan pajak, pihak lain, maupun keluarga. Dalam aturan tersebut, pihak lain yang menjalankan fungsi sebagai kuasa wajib pajak diwajibkan memenuhi persyaratan kompetensi tertentu di bidang perpajakan yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT). PMK Nomor 44 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pengganti PMK Nomor 229/PMK.03/2014 dengan…
Author: Tresnanda
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 7 Juli 2026 — Neraca perdagangan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah mencatat defisit untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar. Defisit tersebut menjadi catatan penting setelah Indonesia mampu mempertahankan surplus perdagangan selama lebih dari 70 bulan berturut-turut sejak 2020. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan dinamika perdagangan nasional di tengah tekanan ekonomi global dan tantangan domestik. Meski demikian, defisit perdagangan tidak secara otomatis mencerminkan terjadinya krisis ekonomi. Kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika perdagangan internasional ketika kebutuhan impor…
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 6 Juli 2026 — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) terkait kebijakan mutasi jabatan yang diterbitkan Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam putusan perkara Nomor 59/G/2026/PTUN.JKT yang dibacakan pada 2 Juli 2026 tersebut, majelis hakim menyatakan menerima seluruh gugatan penggugat dan membatalkan Surat Keputusan (SK) mutasi jabatan yang menjadi objek sengketa. Selain membatalkan keputusan, pengadilan juga memerintahkan pemulihan kedudukan penggugat ke posisi semula sebelum SK diterbitkan. SK Mutasi Tidak Memenuhi Asas Hukum Administrasi Dalam pertimbangannya, majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan bahwa keputusan mutasi jabatan yang dikeluarkan…
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 5 Juli 2026 — Pemerintah mulai memperketat tata kelola ekspor kelapa sawit melalui kebijakan ekspor satu pintu. Kebijakan ini menempatkan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas sumber daya alam strategis yang pengeluaran ekspornya dibatasi dan diawasi lebih ketat oleh negara. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 33/MK/BC/2026. Aturan ini mengatur daftar barang kelapa sawit yang masuk dalam kategori dibatasi ekspornya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk membangun tata kelola ekspor komoditas strategis yang lebih tertib, transparan,…
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 4 Juli 2026 — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi terkait pertemuannya dengan Bupati Suhardiman Amby sebelum operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Raja Juli mengakui bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara resmi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Menurutnya, audiensi dilakukan secara terbuka dan didampingi notulen sehingga seluruh pembahasan terdokumentasi secara administratif. Menhut Akui Mendapat Amplop Dalam keterangannya, Raja Juli mengungkapkan bahwa seusai pertemuan, dirinya mengetahui terdapat sebuah amplop yang ditinggalkan oleh Bupati Kuantan Singingi di dalam map yang…
Gema-Nusantara.id – Malang, 3 Juli 2026 – Istilah kondangan sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan masyarakat Jawa. Ketika mendengar kata kondangan, banyak orang langsung membayangkan acara pernikahan, resepsi, pakaian rapi, amplop, hidangan, dan pertemuan keluarga besar. Namun, jika dilihat lebih dalam, kondangan bukan sekadar menghadiri pesta atau memenuhi undangan. Tradisi ini menyimpan makna sosial, budaya, kekeluargaan, dan gotong royong yang telah mengakar sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Kondangan Bukan Sekadar Datang ke Acara Secara umum, kondangan dapat dipahami sebagai kegiatan menghadiri undangan dari seseorang yang sedang menggelar hajatan. Hajatan tersebut bisa berupa pernikahan, khitanan, syukuran, selamatan,…
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 3 Juli 2026 — Pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak memadai apabila hanya diletakkan dalam kerangka penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan. Korupsi tidak semata-mata merupakan tindak pidana, tetapi juga merepresentasikan krisis moralitas hukum, distorsi tata kelola negara, serta kegagalan kekuasaan dalam menjaga mandat publik. Pandangan tersebut mengemuka dalam kajian akademik berjudul Understanding the Interplay Between Legal Morality, Corruption Penalization, and Public Patronage Culture: Evidence from a Systematic Literature Review yang ditulis Appe Hutauruk dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean dari Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta. Artikel tersebut dipublikasikan dalam Vifada Assumption Journal of Law Vol. 4 No. 1…
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 3 Juli 2026 – Rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk mengatur standardisasi kemasan produk tembakau dan rokok elektronik kembali menuai sorotan. Kebijakan yang masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK tersebut dinilai perlu dibahas secara hati-hati karena menyangkut kepentingan kesehatan publik sekaligus keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertembakauan. RPMK tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah pengaturan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dengan warna seragam atau plain packaging. Pemerintah menilai kebijakan ini diperlukan untuk mengurangi daya tarik visual produk tembakau,…
Gema-Nusantara.id- Semarang , 2 Juli 2026 – Tim kuasa hukum FERADI WPI bersama Firma Hukum Subur Jaya & Rekan memberikan pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta autentik yang saat ini ditangani Unit 4 Subdit 2 Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Perkara tersebut berkaitan dengan laporan Prima Mareta Valentonia mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau SP2HP, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah disebut telah melakukan tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan bahan keterangan, alat bukti, serta pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara…
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 2 Juli 2026 – Kerugian dalam kegiatan usaha menjadi salah satu isu yang kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum. Sebab, tidak semua keputusan bisnis yang berakhir dengan kerugian dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam dunia usaha, kerugian merupakan bagian dari risiko bisnis. Keputusan investasi, ekspansi, kerja sama, pembiayaan, restrukturisasi, maupun strategi pasar dapat tidak berjalan sesuai proyeksi. Faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, dinamika pasar, kebijakan pemerintah, persaingan usaha, hingga perubahan perilaku konsumen juga dapat memengaruhi hasil akhir suatu keputusan bisnis. Karena itu, penilaian terhadap kerugian bisnis dinilai perlu dilakukan secara hati-hati. Aparat penegak hukum…