Gema-Nusantara.id — Surabaya, 14 September 2026 — Perdebatan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam mengatur profesi kuasa Wajib Pajak memasuki babak baru. Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) secara resmi mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut diajukan oleh Ketua Umum IWPI sekaligus advokat dan praktisi hukum perpajakan, Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP, dengan Nomor Perkara 341/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026. Perkara tersebut mempersoalkan ketentuan Pasal 44E ayat (2) UU KUP, khususnya frasa “diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan kuasa Wajib…
Author: Tresnanda
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 13 September 2026 – Laporan harta kekayaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perhatian publik setelah tercatat mengalami peningkatan sekitar Rp18,2 miliar dalam kurun waktu tujuh bulan sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kenaikan nilai kekayaan tersebut memunculkan diskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, khususnya pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan keuangan negara, penerimaan pajak, serta kebijakan fiskal nasional. Berdasarkan laporan kekayaan yang disampaikan melalui mekanisme pelaporan resmi, peningkatan nilai aset tersebut menjadi bagian dari dinamika perubahan kekayaan seorang pejabat publik. Namun, kenaikan nilai harta tidak serta-merta dapat diartikan sebagai adanya pelanggaran hukum, selama seluruh aset…
Gema-Nusantara.id – Surabaya, 12 September 2026 – Dalam dunia profesional, angka tidak pernah berdiri sendiri. Sebuah laporan keuangan bukan hanya sekumpulan catatan transaksi, pajak bukan sekadar kewajiban administratif, dan hukum bukan hanya kumpulan pasal yang tertulis dalam peraturan. Di balik setiap angka terdapat aktivitas ekonomi. Di balik setiap transaksi terdapat kepentingan bisnis. Dan di balik setiap keputusan bisnis terdapat konsekuensi hukum yang harus dipahami secara komprehensif. Pemahaman mengenai keterkaitan antara akuntansi, perpajakan, dan hukum inilah yang kemudian membentuk perjalanan profesional Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) Pengadilan Pajak sekaligus pendiri Adipati & Partners Law Office. Perjalanan…
Gema-Nusantara.id – Surabaya, 11 September 2026 – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai pertemuan para tokoh senior hukum FERADI WPI dan Subur Jaya Lawfirm dalam agenda santap malam bersama di Surabaya, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah figur penting FERADI WPI, yakni M. Arifin, S.H., S.Sos., M.M., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. selaku Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI; Eko Ponco, S.H., C.PFW., C.JKJ., C.MDF., C.FTAX. selaku Ketua DPC FERADI WPI Kabupaten Mojokerto; serta Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. selaku Ketua Umum DPP FERADI WPI bersama keluarga. Dalam suasana santai sembari menikmati hidangan makan malam…
Gema-Nusantara.id – Pati, 10 September 2026 – Nama Mustaqim, S.H., S.Hum., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. dikenal di lingkungan hukum Kabupaten Pati sebagai advokat yang aktif menangani berbagai persoalan hukum masyarakat. Selain menjabat sebagai Ketua DPC FERADI WPI Pati dan Kepala Divisi DPP FERADI WPI, Mustaqim juga membuka Kantor Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan Cabang Pati. Di kalangan internal organisasi, Mustaqim mendapat julukan “The Tiger of FERADI WPI” atau “Singanya FERADI WPI Pati”. Julukan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian, ketegasan, dan komitmennya dalam mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sepanjang perjalanan profesinya, Mustaqim telah terlibat dalam berbagai penanganan…
Gema-Nusantara.id – Pandeglang, 9 September 2026 – Operasi pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak speedboat yang hilang kontak di Perairan Selat Sunda terus dilakukan. Memasuki hari kedua pencarian, Rabu, 9 September 2026, Kepolisian Daerah (Polda) Banten menyiagakan pos antemortem sebagai bagian dari kesiapsiagaan apabila nantinya diperlukan dalam proses identifikasi. Pos antemortem tersebut disiapkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapan pendukung dalam operasi kemanusiaan yang tengah berjalan. “Kami telah menyiapkan posko antemortem sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mendukung proses identifikasi apabila diperlukan,” kata Hengki sebagaimana dikutip dari…
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 8 September 2026 – Wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik. Masyarakat mendukung langkah negara untuk mengambil kembali aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi pada saat yang sama meminta adanya batasan dan pengawasan agar kewenangan tersebut tidak berubah menjadi tindakan yang berlebihan. Dorongan Memiskinkan Koruptor sebagai Bentuk Efek Jera Selama ini, hukuman penjara terhadap pelaku korupsi dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera. Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi besar bagi pelakunya. Karena itu, muncul dorongan agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penghukuman badan, melainkan juga…
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 7 September 2026 – Perdebatan mengenai larangan Wajib Pajak melakukan perekaman dalam pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) melalui konferensi video sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 terus menjadi perhatian dari perspektif hukum pajak dan administrasi negara. Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) di Pengadilan Pajak sekaligus pendiri Adipati & Partners Law Office, menilai persoalan utama dalam kebijakan tersebut bukan hanya mengenai larangan perekaman, tetapi menyangkut keseimbangan antara kewenangan fiskus, perlindungan hak Wajib Pajak, serta kepastian hukum dalam proses administrasi perpajakan. Menurut Eko, digitalisasi administrasi perpajakan…
Gema-Nusantara.id – Denpasar, 6 September 2026 – Setelah hampir tiga tahun melalui proses penanganan hukum, laporan masyarakat yang disampaikan ke Polresta Denpasar sejak Juli 2023 kini memasuki tahap baru. Penyidik meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah melalui gelar perkara dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Perkembangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/1065.g/VIII/RES.1.11/2026/Satreskrim tertanggal 31 Agustus 2026. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan hasilnya penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bermula dari Pengaduan Masyarakat pada Juli 2023 Perkara tersebut bermula dari Pengaduan Masyarakat Nomor DUMAS/545/VII/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA…
Gema-Nusantara.id – Jakarta, 5 September 2026 – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memunculkan perdebatan hukum. Sejumlah pakar mempertanyakan arah penguatan kelembagaan Kadin yang dinilai berpotensi melampaui fungsi organisasi dunia usaha dan masuk ke wilayah kewenangan publik. Perdebatan utama bukan terletak pada kebutuhan memperkuat peran dunia usaha, melainkan pada batas kewenangan yang akan diberikan kepada Kadin apabila RUU tersebut disahkan. Kekhawatiran muncul apabila Kadin tidak lagi hanya menjadi wadah pengusaha, tetapi berubah menjadi institusi dengan fungsi menyerupai lembaga negara. Dalam sejumlah usulan pembahasan RUU Kadin, terdapat gagasan agar Kadin…