Gema-Nusantara.id – Jakarta, 3 Juli 2026 – Rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk mengatur standardisasi kemasan produk tembakau dan rokok elektronik kembali menuai sorotan. Kebijakan yang masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK tersebut dinilai perlu dibahas secara hati-hati karena menyangkut kepentingan kesehatan publik sekaligus keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pertembakauan.
RPMK tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah pengaturan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dengan warna seragam atau plain packaging. Pemerintah menilai kebijakan ini diperlukan untuk mengurangi daya tarik visual produk tembakau, terutama bagi anak-anak dan remaja.
Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah, tetapi juga dapat menjadi media promosi yang menarik perhatian calon perokok baru. Karena itu, pengaturan kemasan seragam dinilai sebagai bagian dari strategi pengendalian konsumsi tembakau dan perlindungan generasi muda.
Meski memiliki tujuan kesehatan, rencana kebijakan ini mendapat kritik dari kalangan pekerja dan pihak yang berkaitan dengan industri hasil tembakau. Mereka menilai pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari sisi sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, pertanian, industri, dan penerimaan negara.
Dikhawatirkan Berdampak pada Rantai Industri Tembakau
Serikat pekerja menilai industri hasil tembakau merupakan sektor yang melibatkan rantai ekonomi panjang, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, pekerja sigaret kretek tangan, industri kemasan, distribusi, ritel, hingga pedagang kecil. Apabila kebijakan tersebut berdampak pada pelemahan industri legal, maka efeknya dinilai dapat dirasakan oleh banyak pihak di tingkat bawah.
Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Standardisasi kemasan dikhawatirkan dapat membuat konsumen semakin sulit membedakan produk resmi dengan produk ilegal atau palsu. Jika rokok ilegal semakin marak, industri legal yang selama ini membayar cukai dan mengikuti ketentuan pemerintah berpotensi menghadapi tekanan lebih berat.
Selain itu, kebijakan kemasan polos juga dinilai dapat mengurangi identitas produk legal di pasar. Bagi pelaku industri, kemasan merupakan bagian dari identitas dagang, pembeda produk, dan instrumen persaingan usaha yang sah. Karena itu, pengaturan yang terlalu ketat dinilai perlu dikaji agar tidak menimbulkan dampak hukum dan ekonomi yang lebih luas.
Serikat pekerja meminta pemerintah melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam pembahasan RPMK tersebut. Pelibatan lintas kementerian dan lembaga dinilai penting, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, asosiasi petani, serikat pekerja, akademisi, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat.
Regulasi Diminta Tetap Seimbang
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi tembakau. Angka perokok anak dan perokok pemula masih menjadi perhatian serius. Karena itu, pengendalian produk tembakau tetap diperlukan sebagai bagian dari kebijakan kesehatan publik.
Namun, kebijakan tersebut perlu disusun secara proporsional. Tujuan melindungi kesehatan masyarakat tidak boleh mengabaikan nasib pekerja dan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada ekosistem pertembakauan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap aturan yang diterbitkan berbasis data, memiliki kajian dampak yang kuat, dan disertai strategi mitigasi bagi pihak terdampak.
Langkah pengendalian tembakau juga sebaiknya tidak hanya bertumpu pada kemasan. Pemerintah dapat memperkuat edukasi bahaya merokok, pengawasan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, pembatasan promosi yang menyasar kelompok rentan, serta pemberantasan rokok ilegal secara lebih tegas.
Pendekatan yang komprehensif dinilai lebih tepat agar kebijakan kesehatan publik dapat berjalan tanpa menimbulkan guncangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, perlindungan generasi muda tetap dapat dilakukan, sementara keberlangsungan pekerja, petani, dan pelaku usaha legal juga tetap diperhatikan.
Polemik RPMK kemasan polos rokok menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian tembakau membutuhkan keseimbangan. Pemerintah perlu menjaga kepentingan kesehatan publik, tetapi pada saat yang sama juga harus memastikan perlindungan terhadap pekerja, petani, penerimaan negara, dan keberlangsungan industri legal.
Pembahasan aturan ini diharapkan dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan seluruh pihak terkait. Regulasi yang baik bukan hanya tegas dalam mencapai tujuan kesehatan, tetapi juga adil bagi masyarakat yang akan terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.